Palembang || Gabungan Aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Mahasiswa, dan insan Media Sumatera Selatan akan menggelar Aksi Demonstrasi besar-besaran pada Selasa, 5 Agustus 2025, di depan Kantor Walikota Palembang.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dan desakan kepada Walikota Palembang untuk memecat Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang yang dinilai gagal total dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara transportasi dan perhubungan kota.
Beberapa poin tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi ini antara lain:
1. Kegagalan dalam pengelolaan sistem parkir di Kota Palembang yang menyebabkan kebocoran potensi PAD serta ketidaktertiban di lapangan.
2. Masih banyaknya lampu penerangan jalan umum (PJU) yang mati, terutama di kawasan padat lalu lintas dan permukiman warga.
3. Maraknya kendaraan berat yang melintas di luar jam yang diperbolehkan, sehingga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang dan membahayakan pengguna jalan lain.
4. Ketidakberesan dalam pengelolaan halte dan sarana transportasi publik, yang terbengkalai dan tidak layak pakai.
5. Tidak adanya peningkatan signifikan terhadap kualitas dan kuantitas transportasi umum, yang semakin memperparah kemacetan di berbagai titik kota.
6. Kemacetan lalu lintas yang semakin parah dan tak terkendali, tanpa solusi konkret dari Dinas Perhubungan.
7. Tuntutan audit terhadap anggaran Dinas Perhubungan Kota Palembang, karena diduga terjadi banyak penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan kas daerah.
"Sudah cukup masyarakat menjadi korban dari buruknya tata kelola transportasi kota. Kami menuntut transparansi, evaluasi, dan pemecatan pejabat yang gagal menjalankan tugasnya. Walikota harus berani bertindak." Tegas Wakboy
Koordinator aksi Bung Jacklin menyampaikan bahwa aksi ini adalah bentuk peringatan keras terhadap lemahnya kepemimpinan di Dinas Perhubungan Kota Palembang, serta desakan serius agar Walikota Palembang melakukan evaluasi menyeluruh dan bertindak tegas.
“Kami akan terus mengawal dan mendesak hingga ada tindakan nyata. Kami tidak ingin kota ini terus dikelola secara tidak profesional. Ini adalah suara rakyat yang harus didengar.” Tegas salah satu perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut.
Aksi ini diperkirakan akan diikuti ratusan massa dari berbagai elemen sipil, dengan tetap menjunjung tinggi asas damai dan konstitusional.
DS
