Skandal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 5 Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), semakin memanas setelah Forum Wartawan Pedamaran (FWP) mendeklarasikan aksi demonstrasi untuk menuntut keadilan dan transparansi. Dugaan penyelewengan dana BOS dan praktik nepotisme yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah memicu kemarahan guru honorer dan penjaga sekolah.
Investigasi yang dilakukan oleh FWPW menunjukkan adanya disparitas honorarium yang sangat mencolok dan tidak dapat diterima akal sehat. Penjaga sekolah yang seharusnya menerima gaji sesuai standar UMR sebesar Rp 1.650.000 hanya diberikan upah Rp 500.000. Sementara itu, suami kepala sekolah yang baru dua bulan diangkat sebagai tenaga honorer menerima gaji Rp 1.500.000, dan adik kandung kepala sekolah menerima gaji Rp 750.000.
FWP menuntut Dinas Pendidikan OKI untuk membentuk tim independen yang kredibel dan transparan untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyelewengan dana BOS di SDN 5 Pedamaran dan menindak tegas oknum kepala sekolah jika terbukti bersalah. FWP juga menuntut Bupati OKI untuk memberikan penjelasan transparan mengenai dugaan penunjukan langsung kepala sekolah dan mengambil langkah-langkah korektif.
FWP akan menggelar aksi demonstrasi untuk menyuarakan jeritan pilu para guru honorer dan penjaga sekolah yang telah menjadi korban ketidakadilan. Aksi ini diprediksi akan menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi total dalam sistem pengelolaan dana BOS dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan di Kabupaten OKI.
Masyarakat berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dan mencegah terjadinya praktik-praktik serupa di masa depan. FWP akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
