Palembang|| Indikasi oknum Kader Partai Gerindra, yang tengah menjabat sebagai Wakil Walikota Palembang, inisial PS diduga melakukan mopopoli kegiatan Proyek dan diduga melakukan perbuatan tercela atau cacat moral, telah menjadi perhatian serius dari sejumlah tokoh lokal maupun nasional.
Sebagaimana rilis pers Solidaritas Pemuda Sumatera Bersatu (SPSB), menyampaikan terdapat dugaan PS telah melakukan pelanggaran serius terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yang tidak concern dalam arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto (15/1).
Ketua Umum SPSB, Arfan menyampaikan temuan pihaknya terkait dengan kasus dugaan monopoli proyek di Kota Palembang,
“Bedasarkan investigasi tim di lapangan menemukan indikasi kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Palembang diduga dimonopoli dengan dalih peruntukan pengembalian dana kampanye.” Terangnya.
Disamping itu SPSB juga menyoroti dugaan cacat moral dan dugaan mengonsumsi obat obatan terlarang dan dugaan pesta miras yang diduga dilakukan oleh PS serta juga diduga dilakukan sejumlah anggota fraksi di lingkungan DPRD Kota Palembang.
Atas beberapa temuan di atas, Solidaritas Pemuda Sumatera Bersatu mendesak Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk dapat memberikan atensi khusus atas dugaan monopoli kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD Kota Palembang.
Berikutnya Arfan juga menyampaikan pihaknya akan berkomitmen mengawal kasus dugaan yang melibat orang nomor dua di Palembang tersebut
“Bedasarkan data yang telah terhimpun maka dalam waktu dekat kami akan melakukan unjuk rasa, yang semula sempat tertunda di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.” Tegasnya.
Dalam rencana unjuk rasa di depan DPP Partai Gerindra, SPSB mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk memanggil sdr PS, Wakil Walikota Palembang yang terindikasi melakukan monopoli anggaran proyek sehingga menimbulkan distabilitas politik di Kota Palembang.
Kemudian Solidaritas Pemuda tersebut juga mendesak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk memeriksa sdr PS, Wakil Walikota dan dan sejumlah anggota Fraksi DPRD Palembang yang terindikasi Cacat Moral sehingga mengakibatkan jatuhnya marwah partai Gerindra
“Kami mendesak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk segera memberhentikan sdr PS dan sejumlah Anggota DPRD dari Fraksi dari Kader Partai Gerindra.” Pungkas Arfan
DS
