Pandangan Umum Fraksi DPRD PALI Banyak Menyoroti Tentang Efisiensi Anggaran 2026,dan Minta Pemkab Lebih Inovatif Dalam Menggali Potensi Pendapatan Baru

PALI– ranahpublik.id -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar Rapat Paripurna ke-14 dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026, pada Senin 03 November 2025. Nampak 22 orang dari 30 anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna tersebut,hal ini menunjukkan bahwa para wakil rakyat sangat serius dalam menanggapi rancangan APBD 2026. Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji bersama sejumlah kepala OPD juga hadir untuk mendengarkan pandangan fraksi ini sebagai bukti sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 

 

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi yang ada di DPRD PALI, yang berjumlah tujuh fraksi, menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda APBD 2026. Secara garis besar, seluruh fraksi memberikan saran konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI untuk lebih selektif, cermat, dan efisien dalam menentukan alokasi anggaran APBD 2026. Mereka menekankan pentingnya prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

 

Fraksi Partai Golkar, yang diwakili oleh ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, Suarno, SE, menyoroti pentingnya prinsip penyusunan APBD yang berlandaskan pada dua pilar utama, yaitu pendapatan dan belanja. Golkar menekankan bahwa Pemkab PALI harus proaktif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah secara maksimal, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tumbuh lebih kuat dan mandiri. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang produktif, serta pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, energi, dan pariwisata.

 

Di sisi lain, Fraksi Golkar juga mengingatkan bahwa prinsip belanja dalam APBD harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Anggaran harus dialokasikan secara tepat sasaran, bukan hanya sekadar mengalir tanpa arah, tetapi memberikan dampak nyata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Fraksi Golkar juga mengingatkan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan semata, melainkan instrumen strategis dalam menggerakkan pembangunan daerah secara efisien, produktif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

 

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang diwakili oleh Wakil Ketua Fraksi H. Herdianto, S.HI, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab PALI atas penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026. PAN menilai langkah ini sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, PAN juga memberikan catatan dan saran konstruktif terkait alokasi anggaran dan prioritas pembangunan.

 

Salah satu saran utama yang disampaikan oleh Fraksi PAN adalah perlunya pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai kurang efisien. PAN mengusulkan agar TPP hanya diberikan kepada ASN yang memiliki kinerja nyata dan kontribusi langsung terhadap peningkatan PAD atau kualitas layanan publik. Hal ini diharapkan dapat memacu semangat kerja dan meningkatkan produktivitas ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

 

Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti isu-isu penting lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dalam APBD 2026, seperti peningkatan PAD melalui inovasi dan ekstensifikasi sumber PAD, keadilan dalam penyaluran bantuan sosial dan keagamaan, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.

 

Menanggapi berbagai pandangan dan masukan konstruktif yang disampaikan oleh seluruh fraksi, Ketua DPRD Kabupaten PALI, H. Ubaidillah, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi aktif dan komitmen yang ditunjukkan oleh seluruh anggota DPRD. Beliau menegaskan komitmen DPRD untuk memastikan APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, serta menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

 

Ubaidillah juga menyoroti isu efisiensi anggaran dan optimalisasi PAD yang menjadi perhatian utama berbagai fraksi. Beliau menegaskan bahwa DPRD akan mengawal secara ketat proses pembahasan APBD, memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.