Palembang, -- Peristiwa aksi joget Isabela yang dilakukan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) serta puluhan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah pada acara Pelatihan Kompetensi Manajerial dan Kepemimpinan Dinas Pendidikan Kota Palembang (18-19 November) telah meledak menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Sebagai respons terhadap peristiwa itu, Kepala Dinas Pendidikan Ir. H. M. Affan Prapanca, MT., IPM dan Inspektorat Kota Palembang melalui Jamiah Haryanti telah memberikan teguran dan meminta klarifikasi kepada pejabat yang terlibat. Namun, sangsi tersebut ternyata gagal meredakan keresahan publik, yang menilai perbuatan itu telah mencoreng citra dunia pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi norma dan etika.
Hal ini mengakibatkan tuntutan keras kepada Walikota Palembang untuk bertindak tegas dan mengevaluasi pejabat yang terlibat guna memulihkan kepercayaan publik. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari walikota maupun pengamat pendidikan Prof. M. Sirozi dan Ade Indra Chaniago.
Menurut Ketua Umum Forum Suara Pemuda Sumsel, Fahrizal, tanggapan dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat dalam bentuk teguran memang merupakan langkah awal yang positif, karena menunjukkan kesadaran akan ketidaksesuaian perilaku pejabat.
"Acara pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas memimpin dan mengelola lembaga pendidikan jelas bukan wadah untuk menampilkan aksi yang dinilai kurang pantas," ujar Fahrizal saat dibincangi pada hari Minggu (7 Desember 2025) di ruang kerjanya.
"Teguran berfungsi sebagai peringatan agar perilaku yang sama tidak terulang, namun langkah ini tampaknya terlalu lemah untuk menangani dampak yang ditimbulkan," tambahnya.
Fahrizal juga menyatakan bahwa masyarakat selalu melihat pejabat pendidikan sebagai figur panutan – orang yang harus menjadi contoh bagi guru, siswa, dan seluruh masyarakat dalam hal tingkah laku dan nilai-nilai. Setiap tindakan mereka tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga mewakili citra dunia pendidikan secara keseluruhan. "Oleh karena itu, teguran semata tidak cukup untuk membayar kerusakan yang telah terjadi," tegasnya.
Dia mengingatkan bahwa kekecewaan publik yang terus meluas menunjukkan harapan masyarakat terhadap pejabat pendidikan sangat tinggi. Joget Isabela yang dilakukan dalam acara resmi dinilai telah melanggar batas kesopanan dan tidak sesuai dengan peran pejabat yang seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai luhur.
"Masyarakat merasa bahwa dunia pendidikan – yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter dan kebenaran – telah dicoreng oleh perilaku yang dianggap tidak pantas. Banyak orang berpendapat bahwa sangsi teguran adalah tindakan yang 'terlambat dan terlalu ringan', karena tidak mampu menampakkan komitmen yang serius untuk menegakkan disiplin dan etika di sektor pendidikan," jelas Fahrizal.
Menurutnya, perasaan marah dan kecewa ini tidak hanya mengenai aksi joget itu sendiri, tetapi juga mengenai pertanyaan apakah pejabat yang terlibat masih layak memegang jabatan dan membimbing lembaga pendidikan.
Ketua Umum Forum Suara Pemuda Sumsel menegaskan bahwa tuntutan kepada Walikota Palembang untuk bertindak tegas dan mengevaluasi pejabat yang terlibat merupakan bukti bahwa masyarakat menginginkan solusi yang mendasar. "Kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan tidak dapat dipulihkan hanya dengan kata-kata atau teguran semata – butuh tindakan nyata yang menunjukkan komitmen untuk memperbaiki tata pamong," katanya.
Dia menambahkan, walikota sebagai pimpinan daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa pejabat yang menjabat di sektor pendidikan memiliki integritas, etika, dan kemampuan yang sesuai dengan tugasnya. "Evaluasi mendalam terhadap pejabat yang terlibat bukan hanya untuk memberikan konsekuensi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa depan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan," tegasnya.
Tuntutan kepada Walikota Palembang untuk bertindak tegas dan mengevaluasi pejabat yang terlibat menjadi sangat penting agar kepercayaan publik dapat dipulihkan dan citra dunia pendidikan tidak tercoreng. "Semoga dengan tanggapan resmi yang akan datang dari walikota maupun pengamat pendidikan, masalah ini dapat ditangani dengan bijak agar tidak menjadi aspirasi jalanan dan menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan kualitas tata pamong di sektor pendidikan Kota Palembang", tutup Fahrizal.(**)
