Palembang || Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Anti Korupsi Indonesia (DPW LAKI) Provinsi Sumatera Selatan mendesak aparat penegak hukum di tingkat pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah cepat dan tegas terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.(30 April 2026)
Desakan ini disampaikan menyusul temuan awal dan laporan masyarakat yang mengindikasikan adanya potensi penyimpangan pada proyek-proyek bernilai besar, antara lain pembangunan GOR Martapura (puluhan miliar rupiah), pembangunan Kantor Camat BP Peliung (Rp980 juta), serta pembangunan dua jembatan di Kecamatan Semendawai Suku III (Rp5,4 miliar).
Ketua DPW LAKI Sumatera Selatan, Jacklin, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar isu lokal, melainkan telah menyentuh kepentingan publik yang lebih luas dan berpotensi merugikan keuangan negara.
“Ini adalah ujian bagi komitmen penegakan hukum di Indonesia. Kami mendesak Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, serta aparat penegak hukum lainnya untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik korupsi.” Tegas Jacklin.
DPW LAKI Sumatera Selatan juga meminta dilakukannya audit investigatif secara independen terhadap seluruh paket pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) OKU Timur.
POIN DESAKAN LAKI SUMSEL:
Audit khusus dan menyeluruh terhadap seluruh proyek di Dinas PUTR OKU Timur
Pemeriksaan terhadap Kepala Dinas, PPK, PPTK, serta seluruh kontraktor pelaksana
Keterbukaan informasi anggaran kepada publik. Pengembalian kerugian negara jika ditemukan pelanggaran.
Penindakan hukum tanpa tebang pilih terhadap seluruh pihak yang terlibat
LAKI SumSel menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dugaan penyimpangan dalam proyek infrastruktur tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen, LAKI SumSel telah menggelar aksi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang dan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas.
“Kami menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, termasuk media nasional, untuk ikut mengawasi dan mengawal kasus ini. Korupsi adalah musuh bersama. Negara tidak boleh kalah oleh praktik korupsi,” Lanjut Jacklin.
DPW LAKI Sumatera Selatan memastikan akan terus mendorong penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan demi terwujudnya Indonesia yang bersih dari korupsi.
“Lawan Korupsi! Selamatkan Bangsa!”
DS
