PALI – Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Iwan Tuaji, S.H., melakukan kunjungan kerja ke RSUD H. Anwar Mahakil dan Puskesmas Karta Dewa pada hari Sabtu (17/01/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan dan kasus kepesertaan BPJS Kesehatan yang sempat dinonaktifkan bagi sebagian warga.
Dalam kunjungan pertama ke RSUD H. Anwar Mahakil, Wakil Bupati didampingi oleh Asisten III Administrasi Umum Setda PALI Haryono, S.H., M.H., perwakilan Inspektorat PALI Muhammad Anthoni, S.H., M.H., Direktur RSUD H. Anwar Mahakil dr. Rina Dewi, Sp.PD, serta perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dalam pertemuan dengan manajemen rumah sakit, Iwan Tuaji menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang cepat, responsif, dan humanis. Ia menekankan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terhambat oleh permasalahan administratif.
Direktur RSUD H. Anwar Mahakil dr. Rina Dewi menjelaskan bahwa pihak rumah sakit telah melakukan langkah korektif terkait nonaktifnya kepesertaan BPJS, antara lain dengan mempercepat verifikasi data pasien dan bekerja sama dengan Kantor Cabang BPJS Kesehatan wilayah PALI. Hingga saat ini, lebih dari 80% kasus penonaktifan telah berhasil diaktivasi kembali.
Wakil Bupati juga melakukan tinjauan langsung ke ruang rawat inap kelas I, II, III, dan Unit Gawat Darurat (UGD), serta berbincang dengan beberapa pasien untuk mendengar tanggapan mereka terkait pelayanan yang diterima.
Setelah mengakhiri kunjungan di RSUD, Wakil Bupati melanjutkan perjalanan ke Puskesmas Karta Dewa, Kecamatan Talang Ubi. Di sinilah ia melihat kondisi pelayanan kesehatan dan fasilitas yang tersedia, serta berdialog dengan masyarakat dan tenaga kesehatan yang bertugas.
Kepada awak media, Iwan Tuaji mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar terkait layanan BPJS, dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar bagi seluruh warga PALI.
“Salah satu langkah yang akan kami lakukan adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendaftaran dan verifikasi kepesertaan BPJS Kesehatan,” ujarnya. Menurutnya, evaluasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah serupa di masa depan.
Ia juga menambahkan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas utama pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Asgianto, S.T., dengan rencana pembangunan rumah sakit tingkat spesialis dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan telah termasuk dalam RPJMD periode 2025-2030.
“Kami berkomitmen menyelesaikan permasalahan terkait BPJS secepat mungkin. Selain itu, kami akan mendorong seluruh fasilitas kesehatan untuk lebih aktif menyampaikan informasi melalui kanal resmi pemerintah agar masyarakat merasa tenang dan percaya terhadap layanan yang disediakan,” pungkasnya.
